Pengantar Hukum Pajak

Pengertian Pajak

Pasal 23A UUD 1945 (Amandemem IV) mengatur bahwa Pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang. Hal ini berarti bahwa semua peraturan perpajakan harus merujuk pada suatu undang-undang dan peraturan hukum di bawahnya sepanajang terdapat pelimpahan dari undang-undang yang mengaturnya.

Definisi Pajak

Pasal 1 angka 1 UU KUP (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan): Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digukan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Yuridiksi Pemungutan Pajak

Asas-asas yuridiksi:

  1. Asas Sumber, dimana orang atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal WP.
  2. Asas Domisili (Tempat Tinggal), bahwa dnegara mempunyai hak untuk memungut pajak atas seluruh penghasilan WP berdasarkan tempat tinggal WP tanpa memperhatikan apakah ia sebagai warga negaranya atau sebagai warga negara asing.
  3. Asas Kebangsaan, dimana suatu negara memungut pajak atas orang yang mempunyai kebangsaan negara tersebut tanpa memperhatikan dimana ia tinggal.

Asas Pemungutan Pajak

Adam Smith dalam bukunya An inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas:

  1. Equality, dimana pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.
  2. Certainly, pemungutan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, WP harus mengetahui secara jelas pajak yang terulang, kapan harus dibayar, serta waktu pembayaran sehingga terdapat kepastian hukum.
  3. Convenience, kapan pajak harus dibayarkan sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan WP.
  4. Economical, secara ekonomi biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban perpajakan diharapkan seminimum mungkin.
Share This: